Rekapitulasi Izin Tahun 2010

REKAPITULASI PERIZINAN  YANG TELAH DITERBITKAN
OLEH KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2010
NO	JENIS IZIN	BULAN IZIN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
	PERIZINAN UMUM
1.	S I T U	TOTAL												1,009
	* SITU HO	22	30	27	38	37	40	23	19	24	37	29	28	354
	* SITU NON HO	12	17	18	12	14	13	13	14	4	12	9	18	156
	* RIKSA TAHUNAN	31	50	61	51	61	48	40	26	23	38	38	32	499
2.	S I U P													697
	* SIUP KECIL	23	34	31	40	33	38	35	30	22	35	29	23	373
	* P. ULANG SIUP KECIL	19	18	25	13	23	12	11	17	11	15	15	7	186
	* SIUP MENENGAH	1	4	3	2	2	6	4	-	2	4	4	2	34
	* P.ULANG SIUP MENENGAH	1	1	5	1	1	4	2	2	2	2	2	-	23
	* SIUP BESAR	1	1	2	1	2	2	2	3	2	1	1	-	18
	* P. ULANG SIUP BESAR	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	6
	* SIUP Mikro	-	-	-	-	-	-	-	8	7	13	12	17	57
	* SIUP MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	T D P													517
	* TDP PT	-	-	-	2	3	2	2	2	2	3	4	1	21
	* P. ULANG TDP PT	-	-	3	-	1	1	-	-	-	1	1	2	9
	* TDP CV	7	5	5	7	3	9	4	6	6	5	6	7	70
	* P. ULANG TDP CV	1	1	6	2	2	2	1	1	1	1	3	4	25
	* TDP KOPERASI	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	4
	* P. ULANG TDP KOPERASI	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3
	* TDP BADAN USAHA LAIN	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
	* TDP PERUBAHAN	1	5	3	1	1	1	2	-	-	1	1	3	19
	* TDP PERORANGAN	15	27	22	29	26	31	18	25	12	29	18	28	280
	* P. ULANG TDP PERORANGAN	7	11	5	4	13	6	7	6	1	10	8	5	83
4.	T D I / I U I													77
	* TDI	1	2	1	6	4	4	1	3	3	6	6	3	40
	* P. ULANG TDI	-	3	-	4	12	4	3	2	2	1	5	1	37
	* IUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* P. ULANG IUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PEMINJAMAN ALAT BERAT	4	2	2	8	3	5	7	7	2	1	1	7	49
6.	PENGGALIAN JALAN	1	-	1	1	2	-	1	2	-	1	1	1	11
7.	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI	1	2	4	3	7	6	9	7	1	1	2	2	45
8.	SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
9.	IZIN PENJUALAN & PENYEWAAN PIRINGAN CAKRAM													4
	* Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	* Daftar Ulang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	JUMLAH PERIZINAN UMUM	150	213	225	228	252	236	187	180	129	220	197	192	2,409
	PERIZINAN TEKNIS
10.	IZIN REKLAME	9	15	23	10	17	11	23	38	27	30	24	25	252
11.	IMB	39	43	56	44	39	29	34	59	25	49	52	50	519
12.	IZIN PENGUSAHAAN RUMAH MAKAN	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3
13.	IZIN RUMAH BERSALIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	IZIN BALAI PENGOBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	IZIN LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
17.	IZIN OPTIKAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	IZIN USAHA PERHOTELAN DAN PONDOK WISATA	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	1	7
19.	IZIN USAHA JASA PERJALANAN WISATA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3
	JUMLAH PERIZINAN TEKNIS	48	58	79	54	57	44	58	97	53	82	78	77	785
JUMLAH IZIN KESELURUHAN		198	271	304	282	309	280	245	277	182	302	275	269	3,194

Penghapusan Retribusi Izin

Perizinan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bukittinggi sampai tahun 2012 berjumlah 21 izin. Awal Tahun 2011  KPPT Kota Bukittinggi telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan izin, dimana retribusi izin tidak dibebankan lagi pada seluruh izin. Ada beberapa izin yang masih dikenakan biaya retribusi, yaitu :
1. IMB
2. SITU HO
3. Riksa Tahun SITU HO
4. Izin Penggalian Jalan, Berm dan Trotoar
5. Izin Pemakaian Alat Berat

Untuk itu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi secara bertahap telah melakukan Sosialisasi kepada para pedagang, pengusaha, pihak perbankan dan yang lainnya. Diharapkan kepada Masyarakat Kota Bukittinggi agar langsung mengurus izinnya sendiri tanpa menggunakan Calo, karena biaya Retribusi sesuai dengan yang diataur dalamPeraturan daerah Kota Bukittinggi, tidak ada dipungut biaya lain. Disamping itu untuk menghindari Praktek Calo, Masyarakat yang mengurus izin langsung berfoto di kantor KPPT.

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Dasar Hukum

  

a.	UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Retribusi Daerah
b.	Perda		No. 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi IUJK

Persyaratan Pengurusan Izin

• Permohonan tertulis
• Foto Copy KTP Pemilik
• Foto Copy NPWP
• Foto Copy TDP
• Foto Copy SITU/HO
• Foto Copy KTA Asosiasi
• Foto Copy Ijazah/Sertifikat keahlian sesuai bidang tugas dan pekerjaan

Tarif Retribusi Izin

1. KLS B / Grade 6 & 7 Rp. 500.000,-
2. KLS M2 / Grade 5 Rp. 250.000,-
3. KLS K1 / Grade 4 Rp. 100.000,-
4. KLS K2 / Grade 3 Rp. 75.000,-
5. KLS K3 / Grade 2 Rp. 50.000,-

Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri

Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Biaya Retribusi TDI dan IUI

Persyaratan Pengurusan Izin

• Permohonan tertulis
• Pas Photo ukuran 3 x 4 (3lembar)
• Foto Copy KTP Pemilik
• Foto Copy SITU/HO
• Foto Copy NPWP Perusahaan
• Jika berbentuk CV, PT dan sejenisnya melampirkan akte pendirian usaha yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang

Tarif Retribusi

1. Baru

• Modal Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- Rp. 100.000,-
• Modal > Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- Rp. 150.000,-
• Modal > Rp. 200.000.000,- s/d 500.000.000,- Rp. 250.000,-
• Modal > Rp. 500.000.000,- Rp. 500.000,-

2. Daftar Ulang

• Modal Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- Rp. 20.000,-
• Modal > Rp. 50.000.000,- s/d 200.000.000,- Rp. 30.000,-
• Modal > Rp. 200.000.000,- s/d 500.000.000,- Rp. 50.000.000,-
• Modal > Rp. 500.000.000,- Rp. 100.000,-

Wajib Daftar Perusahaan

Dasar Hukum :

• Permendag : No. 37/M-DAG/PER/9/2007
• Perda No. 6 Tahun 2002
• Perda No. 4 Tahun 2009

Manfaat WDP bagi Pemerintah :

• Mengetahui keadaan dan perkembangan Dunia Usaha
• Menyusun dan Menetapkan kebijakan untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada dunia usaha
• Menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib

Manfaat bagi Dunia Usaha

• Menciptakan keterbukaan antar perusahaan
• Memudahkan mencari mitra bisnis
• Mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas suatu perusahaan

Persyaratan Pengurusan TDP

1. Foto copy KTP
2. Foto copy SITU
3. Foto copy SIUP
4. Akte Pendirian bagi yang berbadan Hukum, Pengesahan dari Pengadilan Negeri (untuk CV) dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (untuk PT)

Tarif Retribusi

· Biaya Administrasi pengurusan TDP baru sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)

· Biaya Retribusi TDP berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2009 :

1. PT = Rp. 500.000,-

2. Koperasi = Rp. 100.000,-

3. CV = Rp. 250.000,-

4. Fa = Rp. 250.000,-

5. PO = Rp. 100.000,-

6. BUL = Rp. 200.000,-

Surat Izin Usaha Perdagangan

Dasar Hukum

• Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP
• Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007
• Perda No. 05 Tahun 2002
• Perda No. 03 Tahun 2009

Penggolongan SIUP

·       SIUP Mikro           - Modal < Rp. 50.000.000,-

- Warna Kertas Hijau

·         SIUP Kecil            - Modal > Rp. 50.000.000,-

   < Rp. 500.000.000,-

- Warna Kertas Putih

·         SIUP Menengah   - Modal > Rp. 500.000.000,-

   < Rp. 10.000.000.000,-

- Warna Kertas Biru

·         SIUP Besar           - Modal > Rp. 10.000.000.000,-

- Warna Kertas Kuning

Ketentuan Penerbitan SIUP

·         SIUP diberikan kepada Perusahaan berbentuk Badan Usaha : PT, Koperasi, CV, Firma dan Perorangan.

·         Diterbitkan berdasarkan Domisili Perusahaan dan berlaku untuk melakukan usaha Perdagangan diseluruh Wilayah RI

·         Diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan atas nama Perusahaan

·         Berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftar ulang 1 kali 5 tahun, dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan

·         Pedagang Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan atau merangkap sebagai Pedagang Pengecer dan Pedagang Informal

Persyaratan Pengurusan SIUP

1. Foto copy KTP
2. Pas Photo 3 x 4 (2 lbr)
3. Foto copy SITU
4. Akte Pendirian bagi yang berbadan Hukum, Pengesahan daripengadilan Negeri (untuk CV) dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (untuk PT)

Proses Penerbitan SIUP

·         Proses Penerbitan atau Penolakan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP dan dokumen persyaratan

·         Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

·         Proses permohonan dan penerbitan SIUP baru, tidak dikenakan biaya

·         Pengenaan biaya Retribusi pada saat pengajuan permohonan pendaftaran ulang SIUP, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak.

Perusahaan yang tidak wajib memiliki SIUP :

·         Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan

·         Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan

·         Pedagang Mikro dimana kegiatan usaha dijalankan oleh pemilik/anggota keluarga dan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan). SIUP hanya bisa dikeluarkan jika dikehendaki yang bersangkutan dengan mengeluarkan SIUP Mikro.

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

·         Tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP

·         Penghimpunan Dana Masyarakat/Investasi uang dengan menawarkan janji keuntungan dan Multi Level Marketing

·         Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri

Formulir Pendafttaran

Sama untuk SIUP Kecil, Menengah dan Besar

Data yang harus diisi oleh Pemohon :

1. Identitas Pemohon/Penanggung jawab
2. Identitas Perusahaan
3. Legalitas Perusahaan (khusus PT, Koperasi, CV, Fa)
4. Modal dan Saham
5. Bidang Usaha

Terdiri dari :

1. Kelembagaan diisi :

·   Pengecer

·   Supplier

2. Kegiatan Usaha  (diisi Petugas)
3. Barang/jasa dagangan utama

Jenis Pendaftaran SIUP :

1. Baru
2. Daftar ulang
3. Perubahan

Surat Izin Tempat Usaha

Dasar Hukum

a.	UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
b.	Perda No. 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tempat Usaha
c.	Perda No. 06 Tahun 2009 Tentang Perubahan Perda No. 18 Tahun 2004
d.	Perwako No. 10/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi

 

Persyaratan Pengurusan SITU (HO dan Non HO)

• Permohonan Tertulis
• Pas Photo ukuran 3 x 4 (3 lembar)
• Foto Copy KTP Pemilik
• Foto Copy IMB
• Foto Copy Sertifikat Tanah
• Surat perjanjian sewa menyewa dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan tersebut bukan milik pemohon
• Denah Lokasi
• Untuk izin yang dapat menimbulkan gangguan diperlukan dokumen AMDAL/UPL/UKL/ANDAL LALIN dan Rekomendasi Lingkungan dan atau Persetujuan Tetangga Sepadan.

Tarif Retribusi SITU

Berdasarkan Perda No. 18 tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Usaha.
Biaya Retribusi dihitung berdasarkan :

SITU HO

a. Indeks Lokasi/kawasan

• Perumahan/pemukiman indeks 4
• Pariwisata indeks 3
• industri/Perdagangan indeks 1

b. Indeks Gangguan

• Besar/Tinggi dengan indeks 3
• Sedang dengan indeks 2
• Kecil dengan indeks 1

c. Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat

• Luas 1 m2 s/d 50 m2 Rp. 50.000,-
• Luas 51 m2 s/d 100 m2 Rp. 75.000,-
• Luas 101 m2 s/d 500 m2 Rp. 125.000,-
• Luas 501 m2 s/d 1000 m2 Rp. 150.000,-
• Luas 1001 m2 s/d 2000 m2 Rp. 225.000,-
• Luas 2001 m2 keatas Rp. 500.000,-

Perhitungan Biaya =

Indeks lokasi x Indeks gangguan x Tarif

d. Lama pengurusan 12 hari kerja

e. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib pemeriksaan tahunan, dimana Retribusi Riksa tahunan sebesar Rp. 25.000,- dan setelah 5 tahun dilakukan pendaftaran ulang untuk 5 tahun berikutnya.

SITU Non HO

a. Indeks Lokasi/kawasan

• Perumahan/pemukiman indeks 4
• Pariwisata indeks 3
• Industri/Perdagangan indeks 2

b. Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat

• Luas 1 m2 s/d 50 m2 Rp. 50.000,-
• Luas 51 m2 s/d 100 m2 Rp. 75.000,-
• Luas 101 m2 s/d 500 m2 Rp. 125.000,-
• Luas 501 m2 s/d 1000 m2 Rp. 150.000,-
• Luas 1001 m2 s/d 2000 m2 Rp. 225.000,-
• Luas 2001 m2 keatas Rp. 500.000,-

Perhitungan Biaya = Indeks Lokasi x Tarif

c. Lama Pengurusan 6 hari kerja

d. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib pemeriksaan tahunan, dimana Retribusi Riksa tahunan sebesar Rp. 25.000,- dan setelah 5 tahun dilakukan pendaftaran ulang untuk 5 tahun berikutnya.

SITU dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya

b. Memindahkan hak atas izin kepada orang lain

c. Menambah unit-unit mesin yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin

d. Meninggal Dunia

e. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota

f. Masa berlaku izin sudah habis dan tidak didaftar ulang

g. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku