KP2T Kota Bukittinggi 2012

DASAR HUKUM

1.  Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.  
2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09  Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi

VISI DAN MISI BP2TPM KOTA BUKITTINGGI

VISI 

Terselenggaranya Pelayanan Prima dibidang Perizinan bagi Masyarakat secara Cepat, Tepat dan Transparan melalui Pelayanan Satu Pintu.

MISI

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip “Good Governance” dan “Clean Government”.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan perizinan yang handal.
3. Menumbuh kembangkan sinergitas pengelolaan perizinan dengan stakeholders dengan prinsip koordinas, integrasi, sinkronisasi dan kepastian. Hal harus terus menerus dibangun karena keterkaitan fungsional antara BPPTPM dengan SKPD teknis.

 

MOTTO DAN BUDAYA KERJA BP2TPM KOTA BUKITTINGGI

MOTTO

• Cepat Dalam Pelayanan
• Pasti Dalam Waktu
• Transparan Dalam Biaya

BUDAYA KERJA
 

Memberikan Pelayanan ”PRIMA”

P : Profesional

R : Ramah

I : Ikhlas
M : Maksimal
A : Akurat